Jakarta – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden membuka ruang bagi munculnya sejumlah nama baru untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Sejumlah tokoh publik dan politisi yang berada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial. Berbagai masukan pun bermunculan dari sejumlah elemen masyarakat.
Pengamat komunikasi, Yons Achmad, menilai politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merupakan salah satu sosok yang cocok untuk mengisi posisi wakil presiden.
“Saya kira Bang Dasco cocok menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Salah satu alasan yang cukup menonjol adalah kemampuannya dalam merangkul berbagai kalangan,” ujar Yons.
Menurut Yons, kemampuan merangkul merupakan modal penting bagi seorang wakil presiden. Terlebih, dalam situasi politik yang membutuhkan stabilitas dan komunikasi yang baik antarkelompok maupun antarkekuatan politik.
Ia menilai Dasco memiliki kapasitas komunikasi politik yang cukup luwes. Sosoknya dinilai dapat diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis, mahasiswa, politisi hingga partai-partai politik. Kemampuan membangun hubungan dengan beragam kelompok tersebut menjadi nilai tambah bagi Dasco.
“Modal seperti ini penting untuk membangun stabilitas politik. Sebab, stabilitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kepemimpinan nasional. Wakil presiden tidak hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen bangsa,” kata Yons yang juga Direktur Brandstory Indonesia.
Lebih lanjut, Yons berharap berbagai drama politik di kalangan elite segera diakhiri. Menurutnya, para pejabat publik semestinya lebih fokus menjalankan tugas kepemimpinan dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penentuan sosok wakil presiden merupakan kewenangan konstitusional yang harus melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan. Presiden memiliki peran dalam mengajukan nama, sementara proses persetujuannya mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR.
“Jadi, kita lihat saja bagaimana hasil akhirnya. Tugas publik adalah terus mengawasi dan mengkritisi performa kepemimpinan nasional agar pemerintahan berjalan dengan baik. Siapa pun yang nantinya menduduki posisi tersebut harus mampu bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutup Yons.
(Bram/Brandstory.id)

Comment