JAKARTA | Ada momen menarik dalam upacara HUT ke-81 RI di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto terlihat duduk diapit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Momen tersebut terjadi setelah Prabowo selesai memimpin upacara. Prabowo kemudian duduk di kursi yang berada di tengah. Di sisi kanannya tampak Jokowi, sementara di sisi kirinya Gibran Rakabuming Raka.
Ketiganya tampil mengenakan pakaian adat. Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan Jokowi mengenakan pakaian adat Bali.
Dalam sejumlah momen yang terekam kamera, Prabowo, Jokowi dan Gibran terlihat berbincang. Bahkan, ketiganya sempat tertawa bersama. Pemandangan tersebut kemudian banyak dibaca publik sebagai gambaran harmonisnya hubungan antara Prabowo, Jokowi dan Gibran.
Namun, pengamat komunikasi Yons Achmad memberikan tafsir yang berbeda terhadap momen tersebut.
Menurut Yons, foto atau visual yang beredar memang menghadirkan sebuah realitas media. Apa yang terlihat oleh publik adalah gambaran bahwa hubungan ketiga tokoh tersebut tanpak berlangsung baik dan harmonis.
“Momen itu ditangkap media sebagai sebuah realitas. Realitas medianya memang seperti itu, seolah ingin membalikkan mitos atau anggapan tentang adanya perpecahan maupun konflik antara Presiden Prabowo, Jokowi dan Gibran,” kata Yons.
Namun, menurut Yons, membaca sebuah realitas media tidak cukup hanya dengan melihat apa yang ditampilkan.
Ia mengatakan, dalam perspektif semiotika, publik juga perlu melihat apa yang tidak ditampilkan oleh media. Sebab, sebuah gambar atau pemberitaan media pada dasarnya hanya menghadirkan bagian tertentu dari sebuah realitas.
“Di sinilah menariknya. Dalam konteks semiotika media, kadang kita tidak hanya membaca dari apa yang tampak dan diberitakan media, tetapi juga dari apa yang tidak ditampakkan oleh media,” ujarnya.
Yons menilai, pemandangan Prabowo, Jokowi dan Gibran yang terlihat akrab tentu merupakan sesuatu yang positif dalam komunikasi politik.
“Memang, pemandangan itu bagus untuk meyakinkan publik bahwa hubungan antarelite politik baik-baik saja. Tetapi, tafsirnya memang tidak sesederhana itu,” kata Yons.
Menurut pendiri Brandstory Indonesia tersebut, sebuah foto politik tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Apalagi, Indonesia mulai memasuki periode politik yang akan mengarah pada kontestasi 2029.
“Di media, apalagi menjelang 2029 nanti, kita akan banyak disuguhi oleh beragam realitas media. Karena itu, kita perlu jeli membaca pola dan membaca realitas di balik media,” tuturnya.
Yons menambahkan, publik perlu memiliki kemampuan literasi media yang lebih kritis. Bukan berarti harus selalu mencurigai setiap gambar atau pemberitaan, tetapi memahami bahwa media memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan realitas.
“Jangan hanya bertanya, apa yang sedang diperlihatkan kepada kita? Tetapi juga penting bertanya, apa yang tidak diperlihatkan kepada kita? Karena hal-hal yang tersembunyi atau tidak ditampilkan itu bisa jadi justru lebih menarik perhatian,” katanya.
Ia menyebut, dalam komunikasi politik, visual semacam foto bersama memiliki kekuatan simbolik yang besar. Satu foto dapat membentuk persepsi publik mengenai hubungan antaraktor politik.
“Foto itu bukan sekadar foto. Ia bisa menjadi simbol, pesan, bahkan narasi politik. Karena itu, publik perlu membaca konteksnya, bukan hanya menikmati gambarnya,” ujar Yons.
Yons yang belakangan aktif menyoroti beragam gaya dan pola komunikasi publik pejabat tersebut menilai, masyarakat ke depan akan semakin sering berhadapan dengan pertarungan narasi di ruang publik.
“Menjelang 2029, pertarungan bukan hanya soal siapa yang berbicara, tetapi juga siapa yang mampu mengonstruksi realitas melalui media. Karena itu, masyarakat harus menjadi pembaca yang kritis terhadap setiap pesan politik yang muncul,” pungkasnya.
Comment