Reshuffle kabinet ketujuh pemerintahan Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 bukan pergantian personel birokrasi biasa. Saya menilai, dalam perspektif komunikasi publik, pergantian pejabat adalah sebuah political message. Presiden tidak hanya mengubah siapa yang duduk di kursi tertentu, tetapi sekaligus sedang menyampaikan pesan tentang siapa yang kini memegang kendali.
Pergeseran Pratikno dari Menko PMK, Agus Gumiwang didepak dari kursi Menteri Perindustrian, M-Qodari yang diganti, hingga perubahan posisi Listyo Sigit dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan memperlihatkan bagaimana konfigurasi kekuasaan secara perlahan sedang disusun ulang. Mereka adalah “Orang-Orang Jokowi” yang satu persatu (siji-siji) dicopot (dipretheli)
Menariknya, komunikasi politik semacam ini tidak selalu disampaikan melalui pidato. Keputusan adalah pesan, pelantikan adalah panggung, dan susunan pejabat adalah bahasa politik. Ketika figur-figur yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya bergeser dari simpul-simpul strategis, publik membaca sebuah narasi:
Prabowo sedang membangun pemerintahan yang semakin berpusat pada dirinya sendiri. Karena itu, istilah pretheli siji-siji menjadi relevan. Bukan berarti setiap pergantian otomatis membuktikan adanya operasi untuk “membersihkan orang Jokowi”, sebab alasan resmi pergantian jabatan dapat bersifat administratif, kinerja, kebutuhan organisasi, atau strategi pemerintahan.
Namun secara persepsi publik, rangkaian perubahan tersebut dapat dibaca sebagai proses pengurangan pengaruh jaringan kekuasaan lama. Dalam komunikasi publik, persepsi atas rangkaian peristiwa sering kali lebih menentukan daripada satu peristiwa yang berdiri sendiri.
Di sinilah strategi komunikasi Prabowo menjadi menarik. Ia tidak perlu mengatakan secara terbuka, “Saya sedang melucuti loyalis Jokowi.” Cukup dengan mengubah satu posisi, kemudian posisi lain, lalu memindahkan figur tertentu ke tempat yang berbeda, pesan politik itu akan terbentuk sendiri di ruang publik.
Bahkan pemindahan Listyo Sigit ke KSP memperlihatkan bahwa “menggeser” tidak selalu berarti “menyingkirkan”; seseorang bisa tetap dipertahankan tetapi dipindahkan dari satu pusat pengaruh ke pusat kendali yang berbeda. Listyo sendiri menyebut jabatan KSP sebagai kehormatan dan bentuk pengabdian kepada bangsa.
Maka, kalau membaca reshuffle ini sebagai komunikasi kekuasaan, Prabowo tampaknya sedang melakukan reframing terhadap loyalitas: dari loyalitas kepada figur atau rezim sebelumnya menuju loyalitas kepada presiden dan agenda pemerintahannya. Pretheli siji-siji, dengan demikian, bukan sekadar mencopot orang. Ia adalah cara perlahan untuk memastikan bahwa ketika pemerintahan Prabowo memasuki fase berikutnya, simpul-simpul strategis negara semakin berada dalam satu orkestrasi politik: orkestrasi Prabowo.
Serunya, tentu saja Jokowi dipastikan tidak bakal diam. Nah, kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa politik ke depan yang sepertinya bakal terus ada kejutan. Tugas saya cukup mencatat peristiwa-peristiwa politik demikian, untuk menemukan pola dan mempermudah membacanya sebagai pendidikan politik warga.
(Yons Achmad. Pengamat Komunikasi)
Comment