Well well well. Presiden Prabowo Subianto kembali membuat heboh lewat gaya komunikasinya. Dalam pidato peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyindir para pakar yang mengkritik pemerintah. Ia mengatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” Prabowo kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan tudingan fitnah dan menekankan pentingnya intellectual honesty atau kejujuran intelektual.
Dari perspektif komunikasi publik, menarik melihat bagaimana seorang kepala negara menggunakan bahasa yang sangat informal, bahkan kasar, ketika berhadapan dengan kritik. Bahasa seperti “goblok” memang bisa efektif membangun kedekatan dengan sebagian pendengar karena terdengar spontan, lugas dan tidak birokratis. Namun, komunikasi publik seorang presiden memiliki konsekuensi berbeda dibanding komunikasi personal. Setiap kata bukan hanya didengar oleh pendukungnya, tetapi juga oleh kelompok yang dikritik, masyarakat luas, akademisi, media, pelaku usaha dan komunitas internasional. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah kata “goblok” sopan atau tidak, melainkan apakah bahasa tersebut membantu menjelaskan persoalan atau justru menggeser perdebatan dari substansi ke persoalan personal.
Kedua, komunikasi publik yang sehat semestinya mempertemukan argumen dengan argumen. Jika seorang pakar keliru membaca data, pemerintah dapat menunjukkan data pembanding. Jika analisisnya dianggap tidak tepat, pemerintah dapat menjelaskan letak kekeliruannya. Jika ada tudingan yang dinilai sebagai fitnah, akan lebih kuat apabila dijelaskan siapa yang dimaksud, pernyataan mana yang dianggap fitnah, serta apa fakta yang membantahnya. Dalam pidato tersebut, Prabowo tidak menyebut secara spesifik pakar yang dimaksud. Maka, dari sudut komunikasi publik, label “goblok” berpotensi menjadi jalan pintas retoris: menarik perhatian, mengundang respons emosional, tetapi tidak otomatis menjawab substansi kritik.
Ketiga, ada persoalan lain yang lebih penting, yaitu bagaimana bahasa kekuasaan membentuk budaya komunikasi publik. Ketika presiden menggunakan istilah keras untuk merespons kelompok yang mengkritiknya dan istilah tersebut kemudian disambut tawa atau respons meriah dari forum, bahasa itu memperoleh legitimasi sosial di ruang tersebut. Padahal, demokrasi membutuhkan ruang bagi orang untuk berbeda pendapat, termasuk berbeda dengan pemerintah. Pakar tentu tidak selalu benar. Pengamat juga bisa keliru. Tetapi justru karena itu, tugas komunikasi publik bukan membuat kritik hilang, melainkan membuat kritik dapat diuji secara terbuka.
Itu sebabnya, “Pakar Goblok Ala Prabowo” bukan sekadar cerita tentang satu kata dalam sebuah pidato. Ini adalah cerita tentang gaya komunikasi kekuasaan ketika berhadapan dengan kritik. Prabowo ingin menegaskan bahwa kepakaran harus disertai kejujuran intelektual dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Pesan itu sendiri dapat diperdebatkan secara substansial. Namun, cara menyampaikannya juga penting. Sebab, ketika seorang presiden berbicara, yang ikut dibentuk bukan hanya opini tentang dirinya, tetapi juga standar baru komunikasi publik. Pertanyaannya sederhana: apakah kita ingin ruang publik yang semakin berani menguji gagasan dengan data, atau ruang publik yang semakin terbiasa membalas perbedaan pendapat dengan label?
(Yons Achmad. Pengamat Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment