Melihat unggahan video Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang memperlihatkan dirinya naik KRL pakai rompi “Wamenhaj”. Dugaan saya, berangkat dari niat baik, menunjukkan kesederhanaan, kedekatan dengan publik, dan kesediaan pejabat negara untuk menggunakan transportasi publik.
Namun niat baik dalam komunikasi publik tidak pernah cukup. Ia harus bertemu dengan konteks, simbol, dan persepsi audiens. Di sinilah rompi bertuliskan “Wamenhaj” di punggung itu menjadi pusat persoalan, mengubah pesan “merakyat” menjadi ironi yang memantik respons negatif.
Dalam perspektif komunikasi publik, pesan tidak pernah berdiri sendiri. Marshall McLuhan sudah lama mengingatkan, “the medium is the message”. Dalam kasus ini, medium visual berupa video singkat di media sosial, ditambah simbol rompi jabatan, justru berbicara lebih keras daripada narasi kesederhanaan yang ingin disampaikan. Publik tidak lagi membaca tindakan naik KRL sebagai gestur empatik, melainkan sebagai pertunjukan identitas kekuasaan.
Alih-alih membumi, pesan yang tertangkap adalah hasrat untuk dilihat dan diakui. Maka, respon publik yang menilainya sebagai haus validasi menjadi hal yang tak terhindarkan.
Branding personal pejabat publik sejatinya tunduk pada prinsip yang sama dengan corporate branding. Prinsipnya, merek yang kuat dibangun dari konsistensi nilai dan pengalaman, bukan sekadar simbol. Ketika seorang pejabat ingin membangun citra rendah hati, maka seluruh elemen visual, bahasa tubuh, hingga atribut yang dikenakan harus mendukung narasi tersebut. Rompi dengan label jabatan yang mencolok justru menjadi bertolak belakang, kesannya bahkan hanya sekadar kekuasaan yang ingin dipamerkan.
Saya melihat reaksi netizen yang menyebut unggahan itu norak dan haus validasi bukan semata ekspresi kebencian, melainkan bentuk koreksi sosial. Dalam komunikasi publik, audiens tidak lagi pasif. Mereka aktif menafsirkan, mengkritik, bahkan “menghukum” pesan yang dianggap tidak autentik. Jürgen Habermas dalam gagasan ruang publik menegaskan bahwa legitimasi lahir dari diskursus rasional. Ketika publik merasakan ketidaktulusan, kepercayaan pun runtuh.
Apa boleh buat, pejabat publik hari ini mesti memahami era pencitraan sudah bergeser menjadi era autentisitas. Orang tidak lagi melihat apa yang Anda lakukan, tetapi mengapa Anda melakukannya. Namun “mengapa” itu hanya dipercaya jika perilaku selaras dengan pesan. Kesederhanaan tidak perlu diumumkan, apalagi ditempelkan di punggung.
Blunder ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya literasi komunikasi publik bagi pejabat negara. Setiap gestur adalah pesan, setiap atribut adalah narasi. Ketika komunikasi dilakukan tanpa empati simbolik, niat baik bisa berubah menjadi bumerang. Dalam dunia yang hiperterhubung, kesalahan kecil bisa bergaung besar, karena publik memiliki kuasa penuh untuk menilai.
Pada akhirnya, saya melihat kasus rompi Wamenhaj ini bukan sekadar soal unggahan video, melainkan cermin tentang bagaimana kekuasaan berkomunikasi dengan warga. Merakyat bukan soal hadir di ruang publik sambil membawa label jabatan, melainkan tentang melepas simbol kuasa dan benar-benar menyatu sebagai warga biasa. Dalam komunikasi publik, terkadang yang paling kuat justru adalah yang tidak ditampilkan. []
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment