Pemilu 2029, sepertinya menarik kita baca lebih awal gaes. Ia dapat dilihat bukan hanya sebagai agenda lima tahunan yang membuat jalanan penuh baliho dan grup WhatsApp keluarga mendadak panas, melainkan sebagai panggung besar komunikasi publik. Di sinilah demokrasi bekerja bukan lewat palu sidang, tetapi lewat kata-kata, simbol, dan narasi. Jurgen Habermas dalam konsep tentang “The Public Sphere”nya menyebut ruang publik sebagai tempat warga membentuk opini melalui komunikasi. Meski harus diakui, ruang publik hari ini sering kali lebih mirip kolom komentar daripada forum diskusi rasional.
Pemilu 2029, sebagai panggung komunikasi publik, saya membacanya dalam tiga ranah. Diantaranya:
Pertama, sebagai arena pertukaran gagasan tokoh publik.
Sebagai arena pertukaran gagasan, Pemilu 2029 idealnya menjadi ajang adu ide tentang masa depan bangsa. Kandidat menawarkan visi, program, dan solusi, sementara publik berusaha menilai mana yang masuk akal dan mana yang sekadar terdengar enak di telinga. Dalam bayangan Habermas, pertukaran ini berlangsung dengan argumen rasional. Dalam praktiknya, argumen rasional itu kerap harus berbagi panggung dengan jargon, slogan, dan janji yang terdengar familiar meski entah kapan direalisasikan.
Pertukaran gagasan ini juga tidak pernah sepenuhnya netral. Siapa yang paling sering muncul di layar, siapa yang paling viral, dan siapa yang paling piawai merangkai kalimat, punya peluang lebih besar memengaruhi opini publik. Akibatnya, pemilu kadang terasa seperti lomba pidato dengan pengeras suara yang volumenya tidak sama. Ide boleh bagus, tetapi tanpa panggung yang memadai, ia mudah tenggelam di tengah riuh rendah kampanye.
Kedua, sebagai arena dialog publik.
Selain bertukar gagasan, Pemilu 2029 juga berfungsi sebagai arena dialog publik. Setidaknya, itulah idealnya. Warga diharapkan berdiskusi, bertanya, dan mempertimbangkan pilihan secara terbuka. Namun dialog publik sering kali berhenti pada saling sanggah tanpa saling dengar. Kita lebih sibuk menyiapkan balasan daripada memahami argumen lawan, seolah tujuan dialog adalah menang, bukan mengerti.
Media massa dan media sosial memperluas arena dialog ini. Semua orang bisa bicara, bahkan yang tidak ditanya. Ruang publik menjadi sangat ramai, tetapi belum tentu produktif. Dalam kerangka Habermas, ini adalah paradoks demokrasi modern: partisipasi meningkat, tetapi kualitas diskursus justru terancam oleh kebisingan, emosi, dan kecepatan.
Ketiga, sebagai ruang perang narasi publik.
Di sisi lain, Pemilu 2029 juga merupakan perang narasi publik. Di sinilah politik bekerja sebagai seni bercerita. Politik sendiri saya kira, bukan sekadar soal fakta, tetapi tentang bagaimana fakta dibingkai. Kandidat yang berhasil menguasai cerita sering kali lebih unggul daripada yang sekadar menguasai tabel dan grafik.
Perang narasi ini membuat setiap isu bisa berubah makna tergantung siapa yang bercerita. Kebijakan yang sama bisa digambarkan sebagai terobosan atau ancaman, tergantung sudut pandang. Publik pun diajak memilih bukan hanya berdasarkan program, tetapi berdasarkan kisah: siapa pahlawan, siapa penjahat, dan siapa yang “katanya” paling peduli pada rakyat.
Masalahnya, dalam perang narasi, emosi sering lebih laku daripada penjelasan. Narasi yang sederhana, menyentuh, atau memicu kemarahan lebih mudah menyebar dibanding argumen yang rumit. Ruang publik pun berubah menjadi medan adu cerita, di mana kebenaran sering kali harus bersaing dengan versi yang lebih menarik dan lebih mudah dibagikan.
Saya sendiri, tentu sangat berkepentingan dalam hal ini. Bagaimana pemilu 2029 dengan pergerakan yang sudah dimulai sekarang ini benar-benar menjadi ruang pertukaran gagasan. Menampilkan wajah dialog yang sehat mendiskusikan kebijakan dan problem kebangsaan dengan lebih jenih. Tentu, saya juga punya kepentingan memenangkan perang narasi dari sosok yang memang kita anggap layak memimpin atau menjadi wakil rakyat di negeri ini.
Memang ini berangkat dari hal-hal ideal. Fakta dilapangan kerap ambyar semuanya dengan politik uang. Tapi, saya tak pernah berkecil hati selalu coba sodorkan hal-hal ideal karena masih sangat mungkin diberlakukan di negeri kita tercinta ini.
Singkat cerita, Pemilu 2029 sebagai panggung komunikasi publik saya kira bakal seru gaes. Ia bisa menjadi arena pertukaran gagasan, dialog publik, dan perang narasi sekaligus. Tantangannya memang bukan menghilangkan konflik, melainkan memastikan konflik itu tetap berada dalam batas kewarasan.
Sementara, dari sudut berbeda, semuanya ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi soal bagaimana kita berbicara, mendengar, dan sesekali menertawakan diri sendiri di tengah hiruk-pikuk kekonyolan politik yang terjadi. Dalam soal komunikasi publik tadi, 2029 apa boleh buat, saya dan tim tentu bakal terlibat lebih serius lagi dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya.
(Yons Achmad. Konsultan Komunikasi Publik. Pendiri Brandstory.id)
Comment