Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sempat bikin heboh. Banyak warga mempertanyakan urgensi dari pengadaan tersebut yang seharusnya justru bisa digunakan memperbaiki jalan. Terlebih, pemerintah juga tengah melakukan efisiensi anggaran. Bukannya melakukan penghematan, pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar ini justru seolah menghambur-hamburkan uang
Belakangan diketahui, mobil dinas yang akan digunakan Rudy itu berjenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e. Mobil itu baru diserahterima pada 20 November 2025. Kendati demikian, mobil itu posisinya masih di Jakarta dan belum menyentuh aspal Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanggapi belanja mobil dinasnya yang fantastis mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit. Selain untuk kegiatannya, mobil dinas seharga itu juga untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengklarifikasi soal pengadaan sebuah mobil dinasnya yang seharga Rp8,5 miliar.
Menurutnya, mobil yang dimaksud merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan. Selain itu, mobil dinas sekaligus juga menjaga marwah Kaltim yang kini merupakan lokasi Ibu Kota Nusantara.
Rudy Mas’ud juga mengatakan pembelian mobil sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Namun soal harga dirinya tidak mengikuti, lantaran hanya memesan saja. DPRD Kalimantan Timur menyebut mengikuti apa pun yang diputuskan terkait mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai Rp8,5 miliar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung sang gubernur, menyebut wajar tidaknya mobil dinas bergantung standar satuan harga maupun analisis standar belanja. DPRD hanya mengikuti.
Karena terus mendapatkan kritik publik, Gubernur Kaltimpun berikan klarifikasi.
Rudy Mas’ud akhirnya meminta maaf soal mobil dinas senilai Rp 8,49 miliar yang bikin heboh. Pengadaan mobil dinas gubernur resmi dibatalkan.
Rudy Mas’ud menyampaikan hal itu melalui pesan suara yang diunggah di Instagram pribadinya @h.rudymasud dan Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kaltim @pemprov_kaltim pada Senin (2/3/2026).
“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan,” ucap Rudy,
Rudy mengaku telah mendengar suara warganya yang sebagian besar menolak pengadaan mobil dinas mahal itu. Ia menyampaikan bahwa keputusannya tak akan mengganggu kualitas pemerintahan.
“Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kaltim. Kami menegaskan keputusan ini, insya Allah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan, dan tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal,” lanjutnya.
Dalam kasus ini kita bisa mencatat beberapa hal. Diantaranya, sejak awal komunikasi publik tentang urgensi pengadaan mobil senilai 8,5 memang kurang bisa meyakinkan publik. Argumentasinya lemah. Kabar baiknya, publik terus “berisik” atas kebijakan demikian. Ditambah lagi Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) konon bakal turun tangan ketika kebijakan ini tetap dilakukan.
Akhirnya, Gubernur Kaltim “Menyerah” walau dengan komunikasi publik yang lumayan simpati “Mendengar aspirasi rakyat”. Pelajaran penting juga dalam kasus ini, kebijakan publik yang asal-asalan, komunikasi publik yang minim argumentasi, kurang meyakinkan, sudah jelas bakal mendapat sorotan dan kritikan tajam. Kabar baiknya, Sang Gubernur cukup rendah hati untuk meminta maaf dan klarifikasi membatalkan kebijakan ini. Terang, sebuah jalan yang bagus untuk publik, juga bisa “menyelamatkan” posisinya sebagai Gubernur. []
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment