Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, diketahui mengkritik kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti terkait kebijakan dan pengelolaan sektor pariwisata. Yoyok memberi nilai 50 untuk kinerja Widiyanti sebagai Menpar.
“Saya harapkan di 2026 nanti, kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi, Bu, sebagai mesin ekonomi,” kata Yoyok dalam rapat.
Selain itu, Yoyok menyoroti isu tiket yang mahal. Yoyok pun memberikan nilai kinerja Widiyanti sebagai Menpar sebesar 50 dari 100.
“Tadi Ibu sudah menyampaikan tiket mahal bagaimana, jalan infrastruktur yang luar biasa. Saya sampaikan, Bu, kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian bener semua kan 100, saya menilai Ibu masih 50,” ujarnya. (Seperti dikutip detik/4/2/2026)
Bayangkan Anda sebagai Menteri Pariwisata, kira-kira komunikasi publik semacam apa yang bakal dilontarkan ketika dikritik semacam itu?
Ada banyak “teori” sebagai basis konsep untuk menyikapi kritik tersebut. Saya kira, beberapa diantaranya dipakai sebagai “pisau” untuk membedah respon komunikasi publik Sang Menpar.
Umpamanya, Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory), menekankan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban moral dan sosial untuk bersikap terbuka, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kritik dipandang bukan sebagai serangan personal, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol publik. Pejabat perlu merespons kritik secara rasional, transparan, dan berbasis data.
Kemudian, ada Teori Manajemen Kesan (Impression Management Theory), menjelaskan bagaimana pejabat sering kali menanggapi kritik untuk menjaga citra diri dan institusi. Bagaimana mengelola respons mereka agar tetap terlihat kompeten dan berwibawa di hadapan publik. Pengelolaan kesan yang berlebihan, misalnya dengan menyangkal kritik atau memanipulasi narasi dapat merusak kredibilitas jangka panjang. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang ideal adalah menyeimbangkan pengelolaan citra dengan kejujuran dan keterbukaan terhadap kritik.
Dan, ini tanggapan Menteri Widiyanti.
“Oh nggak masalah, subjektif itu karena nggak semuanya menilai seperti itu,” kata Widiyanti.
Mempar mengatakan nilai tersebut diberikan hanya oleh satu anggota di antara banyaknya anggota Dewan. Widiyanti mengatakan setiap anggota DPR memiliki sudut pandang masing-masing dalam menilai kinerja kementerian.
“Anggotanya cuma satu. Kemarin anggotanya kan di Komisi VII kan banyak ya. Ini subjektif ya, jadi banyak yang mengapresiasi. Mungkin satu dari semua itu memberi nilai 50. Jadi mungkin ada hal-hal yang subjektiflah,” ujarnya.
Saya kira, tanggapan Sang Menteri masih problematis. Walau seolah bilang “Aku Rapopo”, tapi kesan komunikasi defensif alias membela diri masih cukup menonjol dengan mengabaikan substansi kritik, di mana capaian kepariwisataan memang bagaimana bisa menggerakan ekonomi, berdampak pada masyarakat, bukan semata “penghargaan”.
Di mana, sebelumnya memang Sang Menteri pamer penghargaan di DPR. Mengkliam mendapatkan 154 penghargaan dari berbagai organisasi Internasional, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 66 pernghargaan.
Ke depan saya kira, alih-alih terus membela diri, membuktikan dengan fakta dan data bagaimana sektor kepariwisataan bisa gerakkan perkonomian, bisa berdampak bagi masyarakat (publik), menjadi agenda “konten” komunikasi publik, jika menginginkan Sang Menteri mendapat citra baik publik. Ini yang sepertinya menjadi prioritas komunikasi publik Bu Menpar selanjutnya. []
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment