Keputusan Menteri HAM Pigai menerima tantangan debat dari Prof. Uceng (Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada,) dapat dibaca sebagai strategi komunikasi publik yang sarat makna simbolik. Dalam ruang demokrasi, debat bukan sekadar adu argumen, melainkan panggung legitimasi. Ketika seorang pejabat publik bersedia tampil terbuka, ia sedang mengirim pesan tentang akuntabilitas, transparansi, dan kesiapan diuji secara rasional di hadapan publik. Tindakan ini membentuk persepsi bahwa institusi yang diwakilinya tidak alergi terhadap kritik.
Dari perspektif manajemen citra, langkah tersebut dapat dipahami melalui kerangka pemikiran Erving Goffman dalam buku The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman menjelaskan bahwa ruang publik adalah panggung pertunjukan sosial, di mana aktor mengelola kesan (impression management). Dengan menerima debat, seorang menteri sedang mengatur “front stage performance” untuk memperlihatkan kompetensi, ketenangan, dan otoritas moral. Publik kemudian menilai bukan hanya isi argumen, tetapi juga gestur, bahasa tubuh, dan konsistensi pesan.
Selain itu, keputusan tersebut juga relevan dibaca melalui teori ruang publik dari Jurgen Habermas dalam karyanya The Structural Transformation of the Public Sphere. Habermas menekankan pentingnya diskursus rasional sebagai penunjang demokrasi deliberatif. Debat antara pejabat negara dan akademisi menciptakan arena deliberasi yang memungkinkan publik mengakses argumen yang terstruktur dan berbasis data. Dalam konteks ini, penerimaan tantangan debat menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya argumentasi rasional dibanding sekadar otoritas jabatan.
Namun, komunikasi publik tidak hanya berbicara tentang rasionalitas, tetapi juga soal framing. Bagaimana menteri membingkai isu yang diperdebatkan akan sangat menentukan arah opini publik. Jika debat diposisikan sebagai upaya klarifikasi kebijakan, maka publik melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab. Sebaliknya, jika dibingkai sebagai konflik personal, legitimasi diskursus dapat melemah. Oleh karena itu, strategi narasi sebelum, saat, dan sesudah debat menjadi faktor kunci.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah risiko komunikasi. Debat membuka kemungkinan misinterpretasi, potongan pernyataan yang viral, atau simplifikasi pesan oleh media. Dalam era digital, setiap kalimat berpotensi menjadi konten yang terlepas dari konteksnya. Karena itu, kesiapan substansi dan konsistensi pesan menjadi krusial agar performa komunikasi tetap terkendali dan tidak kontraproduktif terhadap tujuan kebijakan.
Di sisi lain, menerima debat juga dapat meningkatkan trust building. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program, tetapi juga melalui kesediaan berdialog. Ketika pejabat publik hadir dan bersedia menjawab kritik secara langsung, publik merasakan adanya pengakuan atas hak mereka untuk tahu. Transparansi semacam ini memperkuat legitimasi institusional, terutama dalam isu hak asasi manusia yang sensitif dan sarat nilai.
Secara simbolik, tindakan tersebut juga mengonstruksi relasi antara negara dan masyarakat sipil. Debat dengan akademisi menunjukkan bahwa produksi pengetahuan dan kebijakan dapat saling berinteraksi. Ini memperlihatkan bahwa negara tidak berdiri di atas kritik, melainkan berada dalam ekosistem diskursus yang setara. Dalam komunikasi publik modern, pendekatan dialogis seperti ini lebih efektif dibanding komunikasi satu arah yang cenderung defensif.
Pada akhirnya, penerimaan tantangan debat oleh Menteri HAM Pigai dapat dipahami sebagai strategi komunikasi yang berorientasi pada legitimasi, transparansi, dan penguatan ruang publik deliberatif. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas argumentasi, pengelolaan citra, serta konsistensi pesan yang disampaikan. Dalam perspektif komunikasi publik, debat bukan sekadar adu retorika, melainkan mekanisme pembentukan makna dan kepercayaan di mata masyarakat luas.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment