Acara diskusi Executive Breakfast Meeting bertajuk Riah Riuh Komunikasi di Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026) membuka Kembali persoalan apakah pemerintah atau dalam hal ini pejabat publik perlu menggunakan buzzer politik untuk mendukung diri dan kebijakannya. Terungkap, memang semuanya itu pilihan. Tapi, bagi Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta 2025-2030 memilih menolak menggunakan buzzer politik.
Pramono berpandangan, komunikasi pemerintah harus menjadi ruang dialog yang jujur, bukan sekadar etalase pencitraan. Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) itu juga menekankan, pejabat publik wajib menyelaraskan citra “ruang depan” dengan realitas kerja “ruang belakang”. “Komunikasi itu kan pilihan. Buat saya antara ruang depan dan belakang itu harus sama, dan itu yang saya lakukan saat memimpin Jakarta saat ini,” ujarnya dikutip dari Kontan, Senin (26/1/2026).
Apa yang dikemukakan Pramono sebagai bagian strategi komunikasinya itu terbukti efektif secara elektoral karena berhasil mengantarkannya meraih 50,07% suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, meski survei awal hanya 0,1%. Ia menyebut kemenangan tersebut diraih murni tanpa manipulasi opini. “Ada yang menyarankan (pakai buzzer), saya menolak. Biarkan saya seperti ini saja,” tegasnya.
Prioritas terhadap transparansi itu turut diterapkan Pramono dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong Bank Jakarta segera melantai di bursa (Initial Public Offering/IPO). Dengan itu, katanya, fungsi pengawasan akan bergeser dari figur gubernur ke mekanisme pasar yang lebih objektif dan berkelanjutan. “Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta, tapi publik,” jelas Pramono.
Lewat penolakan penggunaan buzzer, Pramono berupaya mengembalikan marwah komunikasi pemerintah sebagai instrumen pelayanan. Baginya, kepercayaan publik adalah mata uang tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan rekayasa tagar. “Terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi saja, komunikasi itu harus menjadi ruang dialog yang terbuka,” tutupnya.
Saya kira, langkah yang dilakukan Pramono Anung ini lumayan berhasil. Hasilnya, beragam kebijakan yang dilakukan mulus-mulus saja, tanpa serangan netizen yang berarti. Gaya komunikasi Pramono yang santai dan murah senyum, jarang menyenggol pihak lain ini juga turut membantu wajah ketenangan politik, tanpa “riah riuh Komunikasi” selama menjabat.
Ke depan, saya kira, performa semacam ini perlu dijaga. Harapan lain, pejabat publik terus proaktif mendengar suara tak terdengar (the voiceless), alih-alih hanya buat gimmick politik yang hanya untungkan dirinya, bukan kebijakan publik yang berdampak positif pada rakyat. Singkat cerita, jalan yang dipilih Pramono ini perlu kita apresiasi.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment