Dua menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono sempat terlibat debat jarak jauh mengenai dana pembuatan kapal. Dinamika dua menteri ini pun menyita perhatian publik, meski drama telah berakhir tak sampai 24 jam. Namun, sejumlah pihak berpandangan bahwa ‘duel’ yang terjadi antara Purbaya dan Trenggono ini menunjukkan adanya problematika dalam komunikasi kabinet.
Seperti dikutip Kompas (12/2/2026) berikut berikut drama singkat Purbaya vs Trenggono yang mungkin saja sebenarnya bisa diselesaikan secara mudah lewat telepon.
Perdebatan bermula ketika Purbaya berbicara dalam sebuah forum diskusi pada Selasa (10/2/2026) lalu. Purbaya mempertanyakan belum adanya realisasi pesanan kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam forum tersebut, ia menanyakan apakah sudah ada pengusaha galangan kapal yang menerima proyek pembangunan kapal dari KKP. Beberapa peserta forum menjawab belum ada pesanan yang masuk. “Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya.
Ia juga menyoroti belum terlihatnya pergerakan proyek meski anggaran disebut sudah tersedia. “Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya. “Rugi saya, Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjut dia. Purbaya menilai proyek besar seperti pembangunan kapal seharusnya sudah memiliki perencanaan matang tanpa harus menunggu anggaran cair sepenuhnya. “Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya? Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu… Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Trenggono menyatakan bahwa pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman Inggris atau UK dan saat ini masih dalam proses pembahasan mekanisme. “Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK (Inggris), dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan bahwa pelaksana pinjaman bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. Dalam proyek itu, KKP berperan memfasilitasi aspek teknis dan tenaga kerja. “Jadi, sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut model komunikasi antara Purbaya dan Trenggono tidak baik. Menjadi ajang “Tawuran Opini”. Adi menekankan, Purbaya dan Trenggono bisa saja menyelesaikan masalah via telepon, tanpa diketahui publik. “Ini model komunikasi tak baik. Antarmenteri saling tawuran opini di medsos. Mestinya bisa saling telepon atau saling WhatsApp, bahkan keren jika ketemu langsung,” ujar Adi
Adi khawatir kisruh ini dibaca publik sebagai tanda retak dan disharmonisasi antar menteri. Dia kembali menegaskan bahwa perbedaan sikap dan pandangan sebaiknya diselesaikan di ruang tertutup. “Presiden-nya saja sangat mengedepankan stabilitas, tapi antarmenteri malah saling perang opini,” ucapnya.
Terpisah, analisa komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyebut kisruh debat terbuka yang terjadi antara Purbaya dan Trenggono tidak baik. Namun, Hensat mengamini bahwa Purbaya memang memiliki ciri khas yang tidak disukai menteri lain. “Ya sebenarnya hal ini enggak baik ya, saling sahut di ranah publik. Tapi memang Pak Purbaya ini punya ciri khas yang memang belum tentu disukai oleh menteri lain,” ujar Hensat.
Hensat menjelaskan, Purbaya kerap terlalu banyak bicara di publik. Dia mengatakan, pada akhirnya, Presiden Prabowo Subianto lagi yang harus menyelesaikan permasalahan antara kedua menterinya itu. “Pak Prabowo lagi yang harus pasang badan,” ucapnya. Menurut Hensat, Purbaya sebagai Menkeu seharusnya belajar komunikasi politik dari menteri-menteri sebelumnya.
Dia menilai Purbaya harus belajar menghargai sesama menteri dan tidak terlalu bicara di ruang publik. “Memang sebagai Menteri Keuangan ada baiknya Pak Purbaya juga belajar komunikasi politik dari menteri-menteri sebelumnya. Apa itu? Satu, menghargai menteri lain. Dua, jangan terlalu banyak bicara di ruang publik yang sebetulnya bisa diselesaikan di ranah rapat kabinet,” imbuh Hensat.
Kontroversi memang telah berakhir. Sebuah komunikasi publik yang tetap menjadi dokumentasi menarik dan catatan penting bagaimana pejabat memainkan gaya komunikasinya masing-masing. Biarkan publik menilainya.
Yons Achmad. Pengamat Komunikasi Publik. Pendiri Brandstory.id
Comment