Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono kini didampingi tiga wakil menteri, diantaranya Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas, untuk membantu tugas di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dalam sebuah kesempatan, sembari berkelakar, Sugiono mengaku jumlah wamenlu yang membantunya itu masih kurang.
Hal ini disampaikan Sugiono saat memberikan penyataan pers tahunan 2026 di gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (14/1/2026). Hadir dalam acara ini mantan Menlu Retno Marsudi, mantan wamenlu dari tahun ke tahun, hingga para duta besar.
“Sejujurnya saya merasa masing kurang tiga ini. Saya nggak tahu apakah kalau minta nambah diizinkan Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam komunikasi publik, pernyataan pejabat negara tidak pernah berdiri sebagai ekspresi personal semata, melainkan selalu membawa dimensi simbolik institusi yang diwakilinya. Kelakar Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai “3 wakil menteri kurang” di hadapan mantan Menlu Retno Marsudi terjadi dalam ruang publik yang sarat makna politik dan simbol kekuasaan. Oleh karena itu, ujaran tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari praktik komunikasi publik yang berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja, kesiapan, dan legitimasi pemerintah.
Gaya komunikasi yang ditampilkan Sugiono dapat dikategorikan sebagai penggunaan humor dalam konteks institusional. Humor dan kelakar sendiri kerap digunakan sebagai strategi komunikasi untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, dan membangun kedekatan antara komunikator dan audiens. Dalam konteks ini, kelakar tersebut tampak dimaksudkan untuk menegaskan beratnya tanggung jawab diplomasi sekaligus menunjukkan sikap rendah hati seorang pejabat baru.
Namun, saya kira, dalam kasus ini, humor dalam komunikasi publik yang dijalankan sadar atau tidak sadar memiliki sifat ambigu dan sangat bergantung pada konteks penerimaan. Di sini, pesan tidak pernah bermakna tunggal, melainkan dikonstruksi melalui interaksi antara pesan, konteks, dan latar belakang audiens. Pernyataan tentang kekurangan wakil menteri, meskipun disampaikan secara ringan, menyentuh isu struktural pemerintahan yang sensitif dan membuka ruang tafsir yang beragam di tengah publik.
Situasi komunikasi ini menjadi semakin kompleks karena adanya relasi simbolik antara Sugiono sebagai menteri aktif dan Retno Marsudi sebagai mantan menteri dengan reputasi kuat. Sementara itu, bahasa adalah bentuk kekuasaan simbolik yang dapat memperkuat atau melemahkan posisi sosial seseorang. Dalam konteks ini, kelakar Sugiono secara tidak langsung mengaktifkan perbandingan simbolik antara kepemimpinan lama dan baru di benak publik, terlepas dari niat personal pembicara.
Dari perspektif komunikasi publik, pernyataan tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk pengungkapan diri terbatas atau self-disclosure. Artinya, keterbukaan pejabat tentang tantangan internal dapat meningkatkan kesan kejujuran dan autentisitas. Namun, keterbukaan semacam ini menjadi problematis apabila tidak disertai narasi yang menegaskan kapasitas, kontrol, dan solusi, sehingga berpotensi memunculkan kesan ketidaksiapan struktural.
Dari sudut pandang etika komunikasi publik, pernyataan pejabat negara idealnya berorientasi pada rasionalitas dan kehati-hatian. Jurgen Habermas, dalam The Theory of Communicative Action menekankan pentingnya komunikasi yang bertujuan mencapai pemahaman bersama di ruang publik. Humor yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dapat dianggap kurang memenuhi prinsip rasionalitas komunikatif, terutama ketika menyangkut simbol negara dan tata kelola pemerintahan. Penjelasan yang lumayan komprehensif terkait pandangan Habermas, bisa dibaca dalam buku “Menuju Masyarakat Komunikatif” karangan F. Budi Hardiman (Penerbit Kanisius).
Meski demikian, kelakar tersebut juga memiliki sisi positif dalam pembentukan citra personal pejabat. Ia menampilkan sosok menteri yang manusiawi, tidak kaku, dan mengakui kompleksitas kerja diplomasi modern. Di sini, daya tarik personal dan citra pemimpin dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, kelakar Menteri Luar Negeri Sugiono mencerminkan gaya komunikasi publik yang relasional dan informal, tetapi mengandung risiko tinggi dalam ruang simbolik kekuasaan
Di sini, lagi-lagi saya hanya berusaha memaparkan, sekaligus mendokumentasikan problem-problem komunikasi pejabat yang terjadi di tanah air. Dalam kasus komunikasi publik Menteri Sugiono ini, sepetinya masih relatif masih “Aman”. Belum muncul misalnya sampai pada cacian dan makian kepada sang sosok pejabat.
Kelakar ini saya kira masih manusiawi walaupun ke depan tentu lemparan-lemparan humor dan kelakar perlu lebih berhati-hati. Sebab, dalam berbagai kasus berbeda, dampak nyatanya sering di luar yang kita kira.
Yons Achmad. Pengamat Komunikasi Publik. Pendiri Brandstory.id.
Comment