Diserang sana sini di berbagai media dan media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pilih berikan klarifikasi di Podcast Akbar Faisal “Uncensored”. Klarifikasi utamanya, mencakup tiga hal berikut ini:
Isu Kunjungan ke AS: Ia menegaskan bahwa rencana kunjungan ke New York, AS, telah dibatalkan agar ia bisa langsung meninjau pembangunan Jembatan Enang-Enang di Aceh. Ia mengakui mencantumkan nama istri dan anaknya dalam surat tugas, namun menegaskan bahwa pembiayaan keluarga tersebut tidak menggunakan dana APBN dan merupakan anjuran Kemenlu terkait pengurusan visa.
Isu Nepotisme Komisaris PTPP: Dody membantah keras isu yang beredar luas bahwa Komisaris PTPP Aisyah Zakiyyah adalah keponakannya. Ia bahkan menantang publik untuk membuktikannya dan menawarkan hadiah umroh gratis jika ada yang bisa memvalidasi klaim tersebut.
Skandal Pegawai Kementerian PU: Justru, dirinya ungkap bobrok lembaga kementeriannnya sendiri. Dody mengungkap adanya temuan serius berupa ribuan pegawai yang terindikasi bermain judi online (berdasarkan data PPATK) serta sekitar 3.000 pegawai yang melakukan manipulasi data kehadiran. Ia mengonfirmasi telah merotasi sejumlah pegawai untuk merapikan kondisi internal Kementerian.
Sebuah pertanyaan menarik, kenapa Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memilih podcast sebagai media klarifikasi?
Menarik untuk dicermati, di tengah derasnya pemberitaan media arus utama dan percakapan media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo justru memilih podcast sebagai medium utama untuk menyampaikan klarifikasi. Pilihan ini bukan sekadar soal saluran komunikasi, melainkan mencerminkan perubahan strategi komunikasi publik para pejabat negara di era digital.
Saya kira memang, podcast memberikan ruang yang jauh lebih panjang, lebih santai, dan minim interupsi dibandingkan konferensi pers atau wawancara televisi yang umumnya dibatasi durasi. Dalam komunikasi publik, medium bukan lagi sekadar alat penyampai pesan, tetapi turut menentukan bagaimana pesan diterima publik. Ungkapan Marshall McLuhan, the medium is the message, kembali menemukan relevansinya. Cara menyampaikan pesan sering kali sama pentingnya dengan isi pesannya sendiri.
Perkembangan terbaru, memang podcast termasuk media yang memiliki tingkat richness tinggi karena memungkinkan penjelasan yang lebih mendalam, penggunaan intonasi, ekspresi wajah (untuk video podcast), hingga penyampaian konteks yang tidak bisa diperoleh melalui siaran pers tertulis. Isu seperti dugaan nepotisme, polemik perjalanan dinas, hingga persoalan internal kementerian merupakan isu yang kompleks. Penyampaian dalam format singkat berpotensi menimbulkan salah tafsir. Karena itu, podcast menjadi ruang yang lebih memadai untuk membangun narasi secara utuh.
Pilihan tersebut juga dapat dibaca melalui teori Image Restoration dari William Benoit. Ketika seorang pejabat menghadapi krisis reputasi, strategi komunikasi tidak cukup hanya menyampaikan bantahan. Yang lebih penting adalah memberikan argumentasi, bukti, serta konteks yang membuat publik memahami posisi sebenarnya. Dalam podcast, Dody dapat menjelaskan kronologi, mengakui bagian yang memang terjadi seperti pencantuman nama keluarga dalam surat tugas sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Strategi ini dikenal sebagai kombinasi antara mortification (mengakui bagian tertentu) dan reducing offensiveness (mengurangi dampak negatif melalui penjelasan dan konteks).
Selain itu, podcast menawarkan sesuatu yang mulai sulit diperoleh dalam media arus utama, yakni kendali atas narasi (narrative control). Dalam konferensi pers, pejabat sering kali hanya memperoleh waktu beberapa menit sebelum diberondong pertanyaan yang terpotong-potong. Di media sosial, potongan video berdurasi 30 detik bahkan dapat menghilangkan konteks sepenuhnya. Sebaliknya, podcast memungkinkan narasumber menyampaikan penjelasan secara utuh tanpa dipotong oleh batasan durasi siaran. Dari sudut pandang komunikasi publik, kendali terhadap narasi menjadi penting agar pesan yang ingin dibangun tidak tereduksi menjadi sekadar potongan-potongan yang viral.
Pilihan podcast juga menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat. Jika dahulu pejabat menganggap media massa sebagai gatekeeper utama informasi, kini podcast menghadirkan model komunikasi yang lebih bersifat direct to public. Publik dapat mendengar langsung penjelasan pejabat tanpa terlebih dahulu melewati proses penyuntingan redaksi.
Di sini, perkembangan platform digital memungkinkan komunikator mengurangi ketergantungan pada perantara dan membangun hubungan yang lebih langsung dengan audiens. Inilah sebabnya banyak kepala negara, menteri, hingga tokoh politik dunia mulai memanfaatkan podcast sebagai kanal komunikasi strategis.
Kasus Dody Hanggodo menunjukkan bahwa komunikasi publik di era digital telah mengalami transformasi. Pejabat publik tidak lagi hanya dituntut mampu menjawab isu, tetapi juga mampu memilih kanal komunikasi yang paling efektif. Selebihnya, tentu biarkan publik menilai performa dan penjelasan-penjelasan yang ada. Bagaimanapun juga, publik semakin cerdas, tak mudah begitu saja digiring opininya.
(Yons Achmad. Pengamat Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment