Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengajak masyarakat menghentikan penyebaran konten di media sosial yang dapat memicu keresahan dan ketakutan publik menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia.
Menurut Djamari, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan agar berbagai program pembangunan dapat terus berjalan sesuai harapan masyarakat. Karena itu, ia menilai ketenangan dan kondusivitas menjadi modal penting yang harus dijaga bersama.
Dilansir inilahcom (5/8/2026) ia mengatakan:
“Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta, begitu juga di kota-kota besar lainnya, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan konten yang dapat memperbesar rasa khawatir di tengah publik.
“Jangan memasukkan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Kekhawatirannya menjadi rasa ketakutan, rasanya tidak layak itu dilakukan,” ucap Djamari.
“Kepada siapa pun yang sering berbuat itu sadarlah. Bangsa ini membutuhkan ketenangan. Negeri ini, bangsa ini, rakyat ini membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing,” sambung dia.
Menurut Djamari, ketenangan masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang perayaan HUT Ke-81 RI.
Di sini, sata tidak akan menghakimi pernyataan demikian benar atau salah, tapi saya akan membedahnya dalam perepektif komunikasi publik. Apakah pernyataan demikian efektif?
Dalam perspektif komunikasi publik, pernyataan Menko Polkam sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, yakni menciptakan reassurance communication atau komunikasi yang menenangkan publik. Di saat ruang digital dipenuhi berbagai spekulasi, rumor, hingga konten yang memancing kepanikan, pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan narasi yang mampu menjaga optimisme masyarakat.
Pernyataan bahwa kondisi Indonesia, termasuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dalam keadaan aman merupakan upaya membangun rasa percaya agar aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan normal. Pada level ini, pesan tersebut memiliki nilai strategis karena negara memang tidak boleh menjadi sumber kepanikan.
Namun, efektivitas komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, melainkan juga oleh kesesuaian antara pesan dengan realitas yang ditangkap masyarakat. Di sinilah tantangannya muncul. Ketika pemerintah menyampaikan bahwa situasi benar-benar aman, sementara masyarakat melihat berbagai langkah antisipatif seperti peningkatan pengamanan di sejumlah fasilitas publik atau pusat perbelanjaan, bahkan muncul informasi mengenai pemasangan pagar pengaman di beberapa lokasi, publik bisa menangkap sinyal yang berbeda. Umpamanya di Mall Kasablanka Jakarta dan beberapa mall lainnya.
Terlepas apakah langkah-langkah tersebut merupakan prosedur keamanan yang lazim atau bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan, persepsi masyarakat dapat bergeser menjadi pertanyaan sederhana: “Jika benar-benar aman, mengapa pengamanan diperketat?” Dalam komunikasi publik, persepsi sering kali memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan fakta.
Jika dikaitkan dengan konsep risk communication, yaitu komunikasi yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga transparan mengenai risiko yang mungkin muncul, hal ini menarik juga. Komunikasi yang terlalu optimistis tanpa memberikan konteks justru dapat memunculkan ruang bagi spekulasi. Sebaliknya, komunikasi yang mengakui adanya potensi risiko, namun sekaligus menjelaskan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasinya, biasanya lebih dipercaya publik. Transparansi semacam ini meningkatkan kredibilitas pemerintah karena masyarakat merasa memperoleh informasi yang utuh, bukan sekadar slogan yang menenangkan.
Di sini saya menilai, ukuran efektivitas komunikasi publik bukanlah seberapa keras pemerintah mengatakan bahwa keadaan aman, melainkan seberapa besar masyarakat mempercayai pesan tersebut. Kepercayaan publik lahir ketika terdapat keselarasan antara pernyataan pejabat, tindakan aparat di lapangan, pemberitaan media, dan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Dengan kata lain, komunikasi publik yang efektif bukan hanya soal menciptakan rasa tenang, tetapi juga membangun keyakinan melalui konsistensi pesan, keterbukaan informasi, dan bukti nyata yang dapat dilihat oleh publik. Itulah modal setiap jaminan keamanan dari pemerintah tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi benar-benar menjadi kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Begitu kira-kira.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment