Gubernur BI mendadak mundur. Istana menegaskan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dilakukan karena alasan pribadi. Pemerintah juga membantah spekulasi yang menyebut keputusan tersebut dipicu masalah kesehatan maupun tekanan dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Perry telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (25/7/2026).
Menurut Prasetyo, surat tersebut hanya menyebutkan bahwa Perry mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. “Beliau menyampaikan pengunduran diri berkirim surat. Karena alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya,” ujar Prasetyo usai konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/7/2026) (Sumber: Kompas, 27/Juli/2026)
Alasan demikian tentu memberikan ruang tafsir terbuka publik. Nah, di sini, saya akan mencoba membacanya dalam perspektif komunikasi publik.
Dalam perspektif komunikasi publik, persoalan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya alasan pribadi yang disampaikan pemerintah. Setiap pejabat publik memang memiliki hak atas privasinya. Persoalannya adalah, ketika seorang pejabat strategis seperti Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri secara mendadak, publik tidak hanya melihat peristiwa itu sebagai urusan personal. Jabatan tersebut menyangkut stabilitas ekonomi nasional, kepercayaan pasar, nilai tukar rupiah, inflasi, hingga kredibilitas pemerintah. Karena itu, setiap informasi yang muncul akan dibaca sebagai pesan institusional, bukan sekadar pernyataan administratif.
Di sinilah muncul persoalan komunikasi publik. Pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang hanya menyebut “alasan pribadi” justru menyisakan ruang interpretasi yang sangat luas. Saya kira, ketika ini terjadi, ruang kosong informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi. Semakin sedikit informasi yang diberikan, semakin besar peluang publik membangun versinya sendiri melalui media sosial, percakapan digital, maupun pemberitaan media.
Akibatnya, yang hadir kemudian adalah rumor. Di mana rumor bisa berkembang ketika dua kondisi bertemu, yakni tingginya kepentingan suatu isu (importance) dan rendahnya kejelasan informasi (ambiguity). Pengunduran diri Gubernur BI memenuhi dua syarat tersebut sekaligus. Isunya sangat penting, sementara penjelasan resmi hanya terdiri dari dua kata: “alasan pribadi.”
Tidak mengherankan apabila publik kemudian memunculkan berbagai dugaan. Ada yang menghubungkannya dengan kondisi ekonomi, tekanan politik, dinamika internal pemerintahan, Adanya calon tertentu yang dipersiapkan, bahkan berbagai spekulasi lain yang belum tentu memiliki dasar fakta. Dalam konteks komunikasi publik, situasi seperti ini bukan karena masyarakat gemar berspekulasi semata, melainkan karena institusi belum menyediakan informasi yang cukup untuk menutup ruang tafsir.
Dalam konteks ini, pernyataan Mensesneg sebenarnya memiliki niat baik, yakni menghormati privasi Perry Warjiyo. Namun, dari sudut pandang komunikasi publik, penghormatan terhadap privasi harus diimbangi dengan kebutuhan publik memperoleh kepastian. Di sinilah seni komunikasi pemerintahan diuji. Tidak semua fakta memang harus dibuka, tetapi publik perlu diyakinkan bahwa alasan tersebut benar-benar tidak berkaitan dengan persoalan hukum, stabilitas ekonomi, keamanan negara, ataupun tekanan politik.
Sementara itu, ketika masyarakat menghadapi peristiwa besar yang tidak memiliki penjelasan memadai, mereka secara aktif membangun makna berdasarkan potongan-potongan informasi yang tersedia. Potongan informasi itu bisa berasal dari media, komentar tokoh politik, unggahan media sosial, bahkan opini para influencer. Akibatnya, narasi resmi pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber makna.
Selanjutnya, kita bisa ajukan pertanyaan. Apakah pernyataan Mensesneg salah? Belum tentu. Secara etis, pemerintah memang berkewajiban menghormati hak pribadi seseorang. Namun secara strategis, pilihan komunikasi tersebut kurang efektif karena gagal mengantisipasi kebutuhan informasi publik. Kalimat “alasan pribadi” memang sederhana, tetapi terlalu umum untuk menjelaskan pengunduran diri seorang pejabat yang memimpin bank sentral negara.
Dalam kasus, ini, narasi dugaan paling dominan adalah isu bahwa Thomas Djiwandono (Keponakan presiden Prabowo) dipersiapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang menuai spekulasi setelah mundurnya Perry Warjiyo. Namun, Thomas sendiri sempat membantah isu tersebut saat awal penunjukannya sebagai Deputi Gubernur BI.
Kini, apakah skenario tebakan publik ini bakal terjadi? Thomas Djiwandono kelak benar-benar bakal jadi Gubernur BI? Kita lihat saja. Di sini, saya cukup sekadar memberikan catatan atas perspektif komunikasi publik pejabat saja, Isu yang saya tekuni belakangan ini. []
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory Indonesia)
Comment