Dalam pewayangan, Sengkuni dikenal sebagai tokoh licik, pandai bermain di belakang layar, memainkan banyak kepentingan, dan selalu mencari keuntungan dari situasi yang ada. Tentu istilah ini hanya metafora. Namun, dalam perspektif komunikasi publik, “Sengkuni Komunikasi” menarik digunakan untuk membaca berbagai problem komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Problemnya bukan semata ketika Presiden salah menyebut angka atau data. Misalnya, pernyataan soal pengupas bawang yang disebut dibayar Rp700 ribu per kilogram, atau informasi mengenai penggilingan padi yang kemudian dipersoalkan publik. Satu-dua kekeliruan mungkin masih bisa disebut slip of tongue. Tetapi ketika kekeliruan data dan blunder komunikasi muncul berulang, pertanyaannya menjadi lebih serius: di mana peran para komunikator di sekitar Presiden?
Dalam komunikasi publik modern, Presiden sebenarnya tidak pernah benar-benar berbicara sendirian. Di belakang sebuah pidato ada tim yang menyiapkan data, talking points, melakukan fact checking, membaca potensi kontroversi, hingga memonitor respons publik. Karena itu, ketika Presiden menyampaikan informasi yang keliru, persoalannya tidak cukup dijawab dengan “Presiden salah bicara”. Bisa jadi ada problem pada sistem komunikasi di belakang Presiden.
Di sinilah metafora “Sengkuni Komunikasi” menemukan relevansinya. Sengkuni bukan selalu orang yang sengaja menjatuhkan pemimpinnya. Ia bisa saja justru berada sangat dekat dengan kekuasaan, tetapi terlalu sibuk memainkan narasi, membangun citra, atau menyenangkan atasan, sampai lupa pada fungsi utama komunikasi publik: menjaga kredibilitas.
Menarik pula melihat orang-orang di lingkar komunikasi pemerintahan Prabowo yang sebelumnya memiliki rekam jejak dekat dengan politik Jokowi. Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, misalnya, merupakan nama yang pernah berada dalam orbit politik Jokowi dan kini mendapat posisi penting dalam komunikasi pemerintahan Prabowo. Ini tentu bukan berarti mereka otomatis “bermain dua kaki”. Perpindahan orbit politik adalah hal biasa. Tetapi fakta tersebut menarik untuk dibaca dari perspektif komunikasi: sejauh mana komunikasi pemerintahan Prabowo sudah memiliki DNA komunikasi sendiri?
Sebab persoalan komunikasi bukan hanya tentang siapa yang menjadi juru bicara. Lebih jauh, siapa yang menentukan pesan, memilih data, menyusun narasi, dan memberi warning kepada Presiden ketika sebuah pernyataan berpotensi menjadi blunder.
Presiden boleh spontan. Presiden boleh berbicara dengan gaya khasnya. Tetapi data tidak boleh spontan. Angka harus diverifikasi. Pernyataan harus memiliki konteks. Dan komunikator seharusnya menjadi rem ketika diperlukan, bukan hanya menjadi gas untuk memperbesar citra.
Inilah persoalan klasik komunikasi kekuasaan: terlalu banyak orang yang ingin membuat pemimpin terlihat hebat, tetapi terlalu sedikit yang berani mengatakan bahwa pemimpin sedang keliru.
Maka, “Sengkuni Komunikasi” yang paling berbahaya bukan selalu orang yang berniat buruk. Bisa jadi justru mereka yang terlalu pandai membuat semua terlihat baik, sementara di belakang layar tidak ada yang cukup berani mengatakan, “Pak, data ini salah.”
Padahal itulah fungsi utama komunikator publik: bukan sekadar membuat Presiden viral, tetapi membuat Presiden dipercaya.
Sebab viralitas bisa datang dalam hitungan detik. Tetapi ketika kepercayaan publik runtuh, membangunnya kembali membutuhkan waktu jauh lebih lama.
(Yons Achmad. Pengamat Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment