Saya melihat isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya persoalan politik dan ketatanegaraan. Ini juga menjadi panggung menarik untuk membaca bagaimana komunikasi publik dimainkan oleh beragam tokoh.
Ada yang mengonfirmasi, ada yang memilih diam, ada yang menjaga jarak, dan ada pula yang memanfaatkan momentum untuk menyampaikan posisi politiknya. Menariknya, semakin banyak tokoh berbicara, belum tentu semakin jelas informasi yang diterima publik. Saya melihat, setidaknya ada tiga pola komunikasi tokoh yang berkembang.
Tiga Pola Komunikasi Tokoh
1. Komunikasi konfirmasi.
Pernyataan Budi Arie Setiadi yang membenarkan kabar pengunduran diri Gibran memperlihatkan bagaimana komunikasi personal seorang tokoh dapat membentuk persepsi publik. Pernyataan singkat menjadi perhatian besar karena disampaikan oleh figur yang dianggap dekat dengan pusat kekuasaan. Namun, konfirmasi personal tidak otomatis menjadi keputusan resmi kelembagaan.
2. Komunikasi defensif dan berhati-hati.
Gibran dan sejumlah pejabat Istana memperlihatkan kecenderungan membatasi pernyataan. Gibran belum memberikan penjelasan langsung yang menjawab seluruh pertanyaan publik, sementara lingkungan Istana cenderung berhati-hati. Saya membaca ini sebagai upaya mengendalikan risiko komunikasi agar polemik tidak semakin meluas. Namun, sikap terlalu defensif justru berpotensi memperbesar ruang spekulasi.
3. Komunikasi institusional dan politis.
Respons pimpinan DPR dan MPR yang menyatakan belum menerima informasi resmi memperlihatkan kehati-hatian kelembagaan. Sementara itu, munculnya dukungan anggota DPR terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi panggung artikulasi kepentingan politik. Masing-masing aktor mulai menunjukkan posisi dan membangun legitimasi di hadapan publik.
Tiga Kecenderungan Komunikasi yang Dominan
1. Reaktif, bukan antisipatif.
Para tokoh cenderung merespons setelah isu berkembang. Belum terlihat komunikasi yang terkoordinasi untuk memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat.
2. Kepentingan politik lebih menonjol daripada kepentingan informasi publik.
Pernyataan para aktor sering kali lebih memperlihatkan posisi dan kalkulasi politik masing-masing daripada menjawab kebutuhan publik akan kepastian informasi.
3. Perebutan narasi lebih dominan daripada pembangunan kepercayaan.
Setiap tokoh seolah memiliki panggung dan pesan sendiri. Akibatnya, publik dihadapkan pada beragam versi dan penekanan informasi yang belum tentu saling melengkapi.
Bagi saya, pelajaran terpenting dari isu ini adalah bahwa komunikasi publik tidak cukup hanya dengan membuat pernyataan. Komunikasi harus mampu menghadirkan kejelasan, konsistensi, dan kepercayaan.
Dalam kasus Gibran, yang paling menonjol justru bukan kekurangan orang yang berbicara, melainkan belum hadirnya penjelasan kelembagaan yang benar-benar utuh.
Kini, sebenarnya publik tidak membutuhkan semakin banyak suara politik. Publik membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Sebab, dalam komunikasi publik, terlalu banyak narasi tanpa kejelasan hanya akan memperbesar kebingungan. Ini catatan singkat saja, ke depan kita berharap ada komunikasi yang lahir bisa hadirkan kejelasan, bukan justru spekulasi dan kebingungan.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Direktur Brandstory Indonesia)
Comment