Ada yang menarik dari isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, ikut terseret. Namun, persoalannya bukan apakah Bahlil menjadi korban penyadapan. Justru, muncul dugaan bahwa dirinya ikut terlibat sebagai aktor di balik operasi tersebut. Isu ini dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai ‘Geng Solo’, yang dalam spekulasi politik disebut memiliki keterkaitan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tentu, semua ini masih harus dibuktikan. Tetapi, dalam politik, sebuah isu bisa menjadi ancaman serius sebelum kebenarannya terungkap. Bagi Bahlil, ini bukan perkara sederhana.
Saya melihat persoalan ini bukan hanya sebagai konflik politik. Ini juga merupakan krisis komunikasi kepemimpinan. Seorang ketua umum partai membutuhkan legitimasi dan kepercayaan. Bukan sekadar jabatan dan kekuasaan. Ketika namanya dikaitkan dengan dugaan operasi penyadapan terhadap Presiden, kredibilitasnya ikut dipertaruhkan. Publik akan bertanya. Apa perannya? Apa kepentingannya? Dan siapa yang berada di belakangnya? Jika tidak dijawab secara terbuka dan meyakinkan, ruang spekulasi akan semakin lebar. Dalam situasi seperti ini, diam bukan selalu pilihan yang aman.
Persoalan berikutnya adalah posisi Bahlil di internal Golkar. Kita tahu, Golkar memiliki sejarah panjang pertarungan elite. Jabatan ketua umum bukan sekadar posisi organisasi. Di dalamnya ada pengaruh, jaringan, dan akses kekuasaan. Karena itu, isu yang menyeret Bahlil bisa menjadi momentum bagi kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Dugaan keterlibatan dalam penyadapan bisa dijadikan amunisi politik untuk menggoyang posisinya. Bahkan, bukan tidak mungkin muncul manuver untuk melengserkannya. Ancaman terbesar Bahlil mungkin bukan hanya datang dari luar kekuasaan, tetapi justru dari dalam Golkar sendiri.
Dari perspektif komunikasi krisis, Bahlil sedang menghadapi ujian serius. Ia tidak boleh membiarkan narasi tentang dirinya dikendalikan pihak lain. Klarifikasi harus disampaikan secara terbuka. Bukan dengan kemarahan, apalagi sekadar bantahan normatif. Ia harus menjawab substansi persoalan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Sebab, komunikasi seorang pemimpin bukan hanya soal bagaimana membangun citra. Lebih dari itu, bagaimana membangun kepercayaan. Jika ia gagal mengelola krisis ini, persoalan komunikasi bisa berkembang menjadi krisis kepemimpinan. Dan kemudian, krisis kepemimpinan bisa berubah menjadi krisis kekuasaan.
Bagi saya, judul MBG—Mas Bahlil Gemetar—bukan sekadar sindiran politik. Ini adalah gambaran tentang rapuhnya posisi seorang pemimpin ketika kepercayaan mulai dipertanyakan. Bahlil mungkin masih memegang kendali formal atas Golkar. Namun, kekuasaan formal tidak selalu menjamin keamanan politik. Ketika legitimasi melemah, kursi ketua umum bisa menjadi sangat tidak nyaman. Ia bukan hanya harus menghadapi isu penyadapan, tetapi juga harus mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari internal partai. Kini, ujian Bahlil bukan bertahan dari ancaman kudeta. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih layak dipercaya. Sebab, dalam politik, jabatan bisa dipertahankan dengan kekuasaan. Tetapi kepercayaan hanya bisa dipertahankan dengan integritas.
(Yons Achmad. Pengamat Komunikasi. Pendiri Brandtory.id)
Comment