Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan dari berbagai pihak. Rencana pemindahan mulanya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan hal itu sebagai upaya melindungi satwa langka tersebut dari ancaman bencana alam. Menurut Hashim, jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau, bisa membuat badak jawa mengalami kepunahan.
“Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim, saat ditemui dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, (Sumber Kompas, Kamis 12/11/2026).
Wacana ini langsung mendapat sorotan negatif publik. Baik dari lingkaran aktivis lingkungan, anggota Dewan, publik secara umum, maupun pemerintah lokal setempat.
Masyarakat Adat Baduy melalui perwakilannya, menolak wacana relokasi tersebut dengan mengedepankan pesan leluhur untuk menjaga keharmonisan alam dan satwa liar di kawasan Ujung Kulon dan Gunung Honje.
WWF Indonesia dan beberapa pengamat lingkungan mengingatkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara mudah dan memerlukan penelitian panjang (bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun) untuk menjamin kesesuaian ekosistem, pakan, dan ancaman penyakit. Mereka juga mencontohkan risiko kegagalan sejarah, seperti kasus kematian badak sebelumnya. Kritik lain menekankan bahwa ancaman utama badak bukan sekadar bencana alam, melainkan perburuan liar dan lemahnya penegakan hukum terhadap para pemburu.
Bahkan, pemerintah Provinsi Banten (Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah): Mengkhawatirkan potensi stres pada satwa serta menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan kekayaan langka sekaligus identitas daerah Banten.
Terkait kasus ini, saya menyoroti kurang ada penjelasan komprehensif dari Hashim selaku pihak yang melontarkan wacana. Bahkan muncul isu miring, di mana muncul dugaan Ujung Kulon bakal dincar Hashim sebagai lokasi baru eksploitasi tambang. Hal ini bukan sekadar isu. Ternyata, dokumen pendukung mengarah ke sini.
Di mana, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ternyata telah masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sejak Februari 2026. Penetapan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menjadi perhatian karena kawasan tersebut berada di sekitar salah satu wilayah konservasi penting di Indonesia.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sampai di sini, pemerintah kembali mengalami krisis komunikasi. Krisis kepercayaan publik. Sayangnya, tidak tampak lagi pernyataan klarifikasi atau penjelasan yang memadai dari Hashim ketika publik mengkritik dan mempertanyakan wacana kebijakan relokasi Badak Jawa ini.
Kabar baiknya, ada penjelasan yang baik dari kementerian terkait.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan, Alas Purwo menjadi salah satu calon lokasi yang dinilai potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua Badak Jawa. “Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa,” kata Ristiant, (Sumber: Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Dia menuturkan, gagasan pengembangan habitat kedua untuk badak jawa sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1980-an. Sejak 1980 telah ada gagasan pemindahan tersebut guna mengurangi kerentanan populasi badak jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon saja.
Sebab, konsentrasi populasi badak jawa di satu lokasi berpotensi meningkatkan risiko kepunahan apabila terjadi bencana alam, penyebaran penyakit, maupun gangguan habitat. Ristianto mengatakan, penentuan Alas Purwo harus melalui kajian matang dan mendalam. Menurut dia, banyak aspek yang harus dikaji seperti ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, hingga ruang jelajah yang sesuai dengan kebutuhan biologis badak jawa.
Selain itu, kajian juga harus mempertimbangkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa lain, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, serta dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem. “Karena itu, penyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi,” ujar dia.
Penjelasan berikutnya datang dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, juga menegaskan aspek keselamatan populasi badak Jawa.
Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang memerlukan kajian mendalam. “Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas,” ujar Hidayat, dalam keterangannya(Kompas, 17/11/2026).
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru demi kelangsungan hidup satwa langka tersebut. “Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, kajian tersebut harus membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru yang memiliki pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan. Sementara proses penelitian berlangsung, lanjut dia, pemerintah terus memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa. Menurut dia, keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan setelah adanya rekomendasi para ahli.
“Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan,” ujar Hidayat.
Melihat komunikasi publik pemerintah dalam isu relokasi Badak Jawa ini secara konten penjelasan saya kira cukup masuk akal dan argumentatif. Hanya saja, diperlukan semacam “forum” untuk mempertemukan pihak-pihak yang kemudian secara kritis menyoroti kebijakan relokasi ini. Di sinilah nanti “titik temu” bakal terjadi sehingga kebijakan publik yang dilakukan benar-benar dilakukan dengan kajian mendalam, proses yang benar dan dengan tujuan mulia seperti yang awal direncanakan.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)

Comment