Perdebatan antara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Azzahra, dalam program Dua Sisi menjadi salah satu diskusi publik yang banyak diperbincangkan. Topik yang diangkat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, kedua narasumber sama-sama mempertahankan posisi masing-masing. Qodari tampil sebagai representasi pemerintah yang menjelaskan kebijakan, sementara Fatimah hadir membawa perspektif kritis mahasiswa terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan program.
Salah satu momen yang paling menarik perhatian publik terjadi ketika Qodari bertanya kepada Fatimah mengenai alternatif selain menanyakan kepada sekolah apakah bersedia mengikuti Program Makan Bergizi Gratis. Pertanyaan tersebut justru dibalik oleh Fatimah dengan mempertanyakan mengapa pilihan yang diberikan negara hanya sebatas menerima atau menolak MBG. Menurutnya, negara seharusnya juga memberikan pilihan program lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya bantuan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga lulus atau bentuk dukungan pendidikan lainnya. Dari situlah Fatimah menyimpulkan bahwa demokrasi bukan sekadar memberikan pilihan menerima atau menolak sebuah program, melainkan menyediakan berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih masyarakat.
Qodari kemudian menjawab bahwa argumentasi tersebut sudah keluar dari konteks pembahasan MBG. Secara substansi, jawaban tersebut memang memiliki dasar karena diskusi saat itu sedang membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis, bukan desain keseluruhan kebijakan anggaran negara. Namun, dari perspektif komunikasi publik, respons tersebut justru membuka ruang interpretasi yang lebih luas mengenai bagaimana pemerintah memaknai kritik masyarakat.
Debat Tidak Hanya Soal Siapa Benar, Tetapi Bagaimana Publik Menilai
Dalam teori retorika klasik Aristoteles, keberhasilan seorang pembicara ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu logos (kekuatan argumentasi), ethos (kredibilitas), dan pathos (kemampuan membangun hubungan emosional dengan audiens). Ketiga unsur tersebut harus hadir secara seimbang agar pesan diterima dengan baik.
Dalam debat tersebut, Qodari relatif kuat pada aspek logos. Ia beberapa kali meminta data, solusi, dan alternatif konkret kepada Fatimah. Pendekatan ini lazim digunakan oleh pejabat pemerintah untuk menunjukkan bahwa kebijakan harus didasarkan pada fakta dan perhitungan.
Namun, dalam komunikasi publik, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh logika. Ethos dan pathos juga memiliki peran yang sangat besar. Seorang juru bicara pemerintah bukan hanya bertugas memenangkan argumentasi, melainkan juga membangun kepercayaan publik. Karena itu, cara menyampaikan jawaban sering kali lebih menentukan dibanding isi jawaban itu sendiri.
Di sini, kekuatan persuasi tidak selalu berasal dari kemampuan memaksa atau mendominasi lawan bicara, tetapi juga dari kemampuan membangun daya tarik (soft power). Dalam konteks komunikasi pemerintah, masyarakat cenderung lebih menerima pejabat yang mampu menjelaskan, mendengarkan, dan menghargai kritik dibanding mereka yang sekadar mampu membantah setiap argumen.
Secara keseluruhan, dalam kontroversi ini, kita bisa melihat setidaknya dalam beberapa hal ini:
Pertama, Terlalu Defensif dan Kurang Memberi Ruang Apresiasi
Catatan pertama yang terlihat dari penampilan Qodari adalah kecenderungan melakukan pembelaan secara agresif terhadap kebijakan pemerintah. Hampir setiap kritik dijawab dengan permintaan data, solusi, atau pembuktian dari pihak mahasiswa.
Pendekatan ini memang sah dalam forum debat. Namun, dari perspektif komunikasi publik, strategi tersebut berpotensi menimbulkan kesan defensif. Kritik publik sebenarnya tidak selalu membutuhkan bantahan langsung. Dalam banyak situasi, masyarakat justru ingin mendengar pengakuan bahwa pemerintah memahami keresahan mereka sebelum kemudian menjelaskan alasan kebijakan diambil.
Itu sebabnya, ketika institusi menghadapi kritik, strategi komunikasi yang paling efektif bukan selalu menyangkal atau menyerang balik kritik, melainkan menunjukkan empati, mengakui adanya kekhawatiran publik, lalu memberikan penjelasan secara proporsional. Kalimat sederhana seperti “Kami memahami mengapa mahasiswa mempertanyakan hal ini” sering kali lebih efektif daripada langsung meminta data pembanding.
Dalam komunikasi publik, apresiasi terhadap kritik bukan berarti mengakui kesalahan, melainkan menunjukkan bahwa pemerintah mendengar suara masyarakat.
Kedua, Terlalu Sering Memotong Pembicaraan
Catatan berikutnya adalah gaya komunikasi yang beberapa kali terlihat memotong penjelasan lawan bicara. Secara teknis, moderator memang memiliki kewenangan mengatur waktu debat. Namun ketika narasumber terlalu sering menyela, publik dapat menangkap kesan bahwa pembicara kurang memberi ruang terhadap pandangan yang berbeda.
Padahal, komunikasi publik yang baik dibangun melalui prinsip dialog, yaitu saling mendengar, bukan sekadar saling menjawab. Dialog berbeda dengan monolog. Dialog memberi ruang bagi lawan bicara untuk menyelesaikan argumennya terlebih dahulu sebelum diberikan tanggapan.
Ironisnya, pemerintah saat ini sedang berupaya membangun citra sebagai pemerintahan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, gaya komunikasi yang terlalu sering memotong pembicaraan dapat menciptakan persepsi yang bertolak belakang dengan pesan keterbukaan tersebut.
Ketiga, Debat Terlihat Berorientasi Mengalahkan Lawan
Catatan ketiga adalah munculnya kesan bahwa tujuan debat lebih diarahkan untuk memenangkan pertarungan argumentasi daripada membangun pemahaman bersama. Salah satu pernyataan yang cukup menyita perhatian publik adalah ketika Qodari menyampaikan bahwa Fatimah akan memahami persoalan tersebut “20 atau 30 tahun lagi.”
Kalimat seperti ini dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai bentuk patronizing communication, yakni komunikasi yang secara tidak langsung menempatkan lawan bicara sebagai pihak yang dianggap belum cukup matang atau belum memiliki kapasitas memahami persoalan. Walaupun mungkin dimaksudkan sebagai ungkapan pengalaman, bagi audiens pernyataan tersebut dapat terdengar merendahkan.
Memang, setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjaga martabat (face) di ruang publik. Ketika seorang pembicara merasa martabatnya direndahkan, perhatian audiens sering kali bergeser dari substansi menuju cara penyampaian. Akibatnya, fokus diskusi berubah dari isi kebijakan menjadi relasi antar-pembicara.
Padahal, seorang juru bicara pemerintah idealnya menghindari komunikasi yang berpotensi mempermalukan atau meremehkan pihak lain. Tugas utama mereka bukan sekadar memenangkan perdebatan, tetapi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang diwakilinya.
Fatimah Juga Memiliki Kekurangan dalam Argumentasi
Di sisi lain, penampilan Fatimah juga bukan tanpa kelemahan. Beberapa argumentasinya masih bersifat normatif dan belum didukung data empiris yang kuat. Ketika menawarkan alternatif seperti pembebasan UKT, misalnya, ia belum menjelaskan bagaimana skema pendanaan, kelompok sasaran, maupun konsekuensi fiskalnya dibandingkan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Sebagai representasi mahasiswa, Fatimah sebenarnya telah berhasil mengangkat perspektif kritis mengenai pentingnya partisipasi publik dan pilihan kebijakan. Namun, agar kritiknya lebih persuasif, seppertinya memang, argumentasi tersebut perlu diperkuat dengan bukti empiris, hasil riset, maupun perbandingan kebijakan dari negara lain.
Pelajaran bagi Komunikasi Pemerintah
Debat Qodari dan Fatimah menunjukkan bahwa komunikasi publik pada era digital tidak lagi diukur hanya dari kemampuan menjawab kritik. Publik kini juga menilai gestur, nada bicara, penghargaan terhadap lawan diskusi, hingga kemampuan membangun empati. Seorang juru bicara pemerintah tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi juga citra lembaga dan pemerintah yang diwakilinya.
Pada saat yang sama, kelompok mahasiswa sebagai representasi masyarakat sipil juga dituntut menghadirkan kritik yang berbasis data, argumentatif, dan menawarkan alternatif kebijakan yang realistis. Kritik yang kuat akan semakin sulit diabaikan ketika didukung oleh analisis yang matang.
singkatnya, debat publik bukanlah arena untuk saling mengalahkan, melainkan ruang demokrasi untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas kebijakan. Dalam konteks komunikasi publik, memenangkan logika belum tentu memenangkan hati masyarakat. Justru kemampuan mendengar, menghargai kritik, dan menjelaskan kebijakan secara terbuka merupakan modal utama untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment