Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri itu disampaikan bersamaan dengan rencana Nanik menjalani pengobatan.
Di media sosial Facebook, Nanik menulis begini. Saya kutipkan sebagian:
Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas dimana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yg penting tidak berhubungan dengan pegang uang , sumpah trauma akuttt).
Saya menilai, alasan demikian sangat konyol. Begitu polos. Menganggap publik (mohon maaf) goblok semua. Tapi, begitulah komunikasi publik pejabat kita. Terkadang memang sangat konyol dan tidak berkelas semacam ini. Sangat jarang pejabat publik di Indonesia mundur dengan kesadaran sendiri. Berbeda dengan pejabat di Jepang misalnya, ketika merasa berbuat kesalahan sedikit saja, lalu disorot publik, dengan sukarela mundur. Sementara, di Indonesia, publik semakin cerdas membaca. Boleh dikatakan, tak ada pejabat yang mau mundur. Mungkin lebih tepatnya, dipaksa mundur.
Lebih lengkapnya, kita coba bakal telisik dalam perspektif komunikasi publik
Dalam perspektif komunikasi publik, persoalan utama sesungguhnya bukan pada keputusan mundurnya seorang pejabat. Mengundurkan diri adalah hak setiap orang, terlebih jika benar didasari alasan kesehatan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana narasi itu dibangun dan disampaikan kepada publik. Di era digital, publik tidak hanya mendengar informasi, tetapi juga menilai logika, konsistensi, dan kejujuran dari setiap pesan yang disampaikan. Komunikasi publik hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun kredibilitas.
Dalam kasus ini, alasan kesehatan sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu ditambah dengan kalimat, “karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya.” Kalimat tersebut justru menggeser fokus dari substansi menuju hubungan personal dengan Presiden. Publik akhirnya bertanya, mengapa harus ada penekanan bahwa Presiden merasa kasihan? Apakah itu bentuk legitimasi? Apakah ingin menunjukkan kedekatan? Atau sekadar mencari pembenaran? Dalam komunikasi publik, setiap kata memiliki konsekuensi makna.
Lebih problematis lagi ketika muncul kalimat, “yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akuttt.” Dari sudut komunikasi pemerintahan, kalimat ini terasa sangat remeh untuk disampaikan oleh seorang pejabat tinggi negara. Penggunaan bahasa percakapan lengkap dengan penekanan “akuttt” memang lazim di media sosial pribadi. Namun ketika disampaikan oleh seorang kepala lembaga negara mengenai pengunduran dirinya, publik tidak lagi melihatnya sebagai curahan hati pribadi. Identitas jabatan melekat pada setiap pernyataan yang dibuat.
Seorang pejabat selalu berada di “panggung depan” (front stage). Apa pun media yang digunakan, termasuk akun media sosial pribadi, tetap dipersepsikan sebagai representasi institusi. Tidak ada lagi batas yang benar-benar tegas antara ruang privat dan ruang publik bagi seorang pejabat negara. Karena itu, gaya bahasa yang terlalu santai, bercanda, atau emosional justru dapat mengurangi kewibawaan institusi yang dipimpinnya.
Kalimat mengenai “trauma pegang uang” bahkan dapat memunculkan tafsir yang lebih luas daripada yang mungkin dimaksudkan penulisnya. Publik bisa bertanya: trauma karena apa? Apakah pernah terjadi persoalan pengelolaan anggaran? Apakah ada tekanan tertentu? Apakah ada masalah hukum? Padahal mungkin maksudnya sekadar lelah menghadapi berbagai tuduhan atau beban administrasi. Inilah risiko komunikasi yang tidak presisi. Pesan yang tidak lengkap akan diisi sendiri oleh publik melalui spekulasi.
Pernyataan bahwa Presiden “kasihan” juga kurang tepat dari perspektif komunikasi kepresidenan. Seorang Presiden adalah simbol negara. Dalam komunikasi resmi, keputusan Presiden idealnya dipahami sebagai hasil pertimbangan institusional, bukan semata-mata didorong rasa iba. Pilihan diksi tersebut secara tidak langsung membingkai keputusan Presiden dalam ranah emosional, bukan sebagai keputusan kenegaraan yang rasional. Akibatnya, citra lembaga kepresidenan pun ikut terseret ke dalam narasi yang sebenarnya tidak perlu.
Lebih jauh lagi, publik Indonesia saat ini jauh lebih kritis. Masyarakat terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi, membaca bahasa tubuh politik, hingga menafsirkan pilihan kata para pejabat. Karena itu, narasi pengunduran diri yang terlalu sederhana sering kali justru tidak dipercaya.
Ketika pengalaman publik menunjukkan bahwa sangat sedikit pejabat di Indonesia mengundurkan diri secara sukarela, maka alasan kesehatan akan secara otomatis dibandingkan dengan konteks politik yang sedang berkembang. Dalam situasi seperti itu, komunikasi yang terlalu polos justru gagal menjawab rasa ingin tahu publik. Di sinilah letak konyolnya komunikasi publik sosok kita kali ini. []
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment