“Istana Harap Menteri PU Perbaiki Cara Komunikasi” Begitu judul berita CNN Indonesia (21/7/2026). Istana Kepresidenan meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperbaiki cara berkomunikasi setelah gaya penyampaian pernyataannya menuai kritik publik.
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai respons atas kritik terhadap cara berkomunikasi Dody yang dinilai sejumlah pihak kurang tepat, termasuk dianggap arogan dan “slengean”.
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan evaluasi terhadap para menterinya, termasuk terkait koordinasi dan komunikasi publik.
“Ketika salah seorang menteri kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi, dan kita berharap akan diperbaiki,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap jajaran kementerian dilakukan secara rutin sebagai bagian dari koordinasi dan pemberian masukan.
Sebelumnya, Dody menanggapi kritik terhadap gaya komunikasinya yang dinilai sebagian pihak arogan dan slengean. Dody mengatakan cara komunikasinya dipengaruhi latar belakangnya sebagai orang Jawa Timur dan pernah bekerja di sektor swasta.
“Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean,” kata Dody di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Fenomena komunikai publik pejabat ini menarik. Sebuah pertanyaan, kenapa istana harus angkat bicara, bagaimana relevansinya ketika istana menegur menterinya di ruang publik?
Sebelum menjawab apakah langkah Istana relevan atau tidak, ada satu prinsip penting dalam komunikasi publik pemerintahan: setiap pernyataan pejabat negara bukan lagi dipandang sebagai pendapat pribadi, melainkan representasi institusi. Karena itu, ketika kritik terhadap seorang menteri sudah berkembang menjadi isu publik, respons yang diberikan juga tidak lagi semata-mata menjadi urusan internal birokrasi. Di sinilah relevansi Istana mengambil posisi melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara.
Dalam perspektif komunikasi publik, di kasus ini, pemerintahan Prabowo tentu tidak ingin publik menafsirkan bahwa gaya komunikasi yang dianggap arogan atau “slengean” merupakan karakter komunikasi resmi pemerintah. Dengan memberikan catatan secara terbuka, Istana mengirimkan sinyal bahwa perilaku komunikasi seorang menteri tidak otomatis mewakili standar komunikasi Presiden maupun seluruh kabinet.
Namun demikian, langkah Istana juga memiliki konsekuensi komunikasi. Teguran yang disampaikan di ruang publik memang memperlihatkan transparansi, tetapi pada saat yang sama berpotensi memunculkan kesan adanya keretakan atau ketidakharmonisan di dalam kabinet. Oleh karena itu, komunikasi semacam ini harus dijaga proporsinya.
Publik perlu melihat bahwa yang sedang dilakukan bukanlah “menghakimi” seorang menteri, melainkan melakukan pembinaan komunikasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Karena itu, pilihan diksi Mensesneg yang menggunakan frasa seperti “menjadi catatan” dan “berharap akan diperbaiki” relatif lebih moderat dibandingkan menyampaikan teguran yang bersifat menghukum.
Saya kira, pernyataan Istana juga berfungsi mengendalikan arah percakapan publik. Jika Istana memilih diam, ruang narasi akan sepenuhnya diisi oleh media sosial, komentar politik, dan spekulasi publik. Dengan memberikan respons resmi, pemerintah mengambil kembali kendali atas narasi bahwa persoalan utama bukan konflik personal, melainkan perlunya penyempurnaan kualitas komunikasi pejabat publik. Artinya, fokus pembicaraan bergeser dari menyerang individu menuju pembelajaran institusional.
Catatan berikutnya, organisasi publik yang efektif biasanya adalah organisasi yang bersedia mendengarkan aspirasi publik (two-way symmetrical communication). Kritik terhadap gaya komunikasi Menteri PU merupakan bentuk umpan balik dari masyarakat. Respons Istana menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak diabaikan. Dalam konteks demokrasi, kemampuan pemerintah menerima kritik dan menindaklanjutinya justru menjadi indikator kematangan komunikasi publik.
Meski demikian, evaluasi komunikasi sejatinya tidak cukup berhenti pada teguran terbuka. Langkah yang lebih penting adalah melakukan pendampingan komunikasi kepada seluruh pejabat negara. Banyak menteri berasal dari latar belakang profesional, dunia usaha, akademisi, maupun aktivis yang memiliki budaya komunikasi berbeda. Ketika memasuki jabatan publik, mereka dituntut beradaptasi dengan standar komunikasi pemerintahan yang lebih terukur, empatik, dan mempertimbangkan dampak setiap ucapan terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, media training, crisis communication, dan penyamaan pedoman komunikasi kabinet menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan evaluasi terhadap individu.
Kesimpulannya, apakah langkah istana ini relevan? Kita bica membaca bagaimana langkah Istana melalui Mensesneg ini saya kira cukup relevan dalam perspektif komunikasi publik, karena isu yang berkembang sudah menjadi isu nasional sehingga memerlukan respons yang juga bersifat publik.
Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut setelahnya. Teguran terbuka hanya menjadi simbol akuntabilitas, sedangkan perubahan perilaku komunikasi para pejabatlah yang akan menentukan apakah publik benar-benar melihat adanya perbaikan. Komunikasi publik bukan hanya soal apa yang diucapkan, tetapi juga bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa setiap kritik menjadi momentum untuk membangun budaya komunikasi yang lebih profesional, rendah hati, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment