Badan Gizi Nasioal (BGN), menjadi lembaga yang gencar pemberitaan. Kepala awal BGN Dadan Hindayana ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelahnya, dilantik Nanik S Dayeng menggangikan Dadan. Sayang, respon public kurang menyenangkan. Nanik dinilai sebagai bagian dari orang lama, dinilai juga belum cukup cakap dan berkompeten mengepalai badan dengan anggaran super jumpo itu. Atas alasan Kesehatan, dirinyapun mundur setelah menjabat sekira 45 hari.
Kini, Prabowo melantik Sudaryono, orang kepercayaan yang sudah sekian lama membersamainya. Istana, melalui Sekretaris Negara (Stneg) Prasetyo hadi menjelaskan Sudaryono dipilih karena dari awal mengikuti program Makan Bergizi Gratis bahkan sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan.
Pasca dilantik, ada beberapa pernyataan menarik dari Sudaryono. Diantaranya, komitmen anti korupsi dengan menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi, “hengky-pengky”, dan pungutan liar dalam menjalankan program BGN. Menegaskan bahwa diri dan keluarganya sama sekali tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis. Menyatakan siap mental menerima kritik dari siapa pun demi perbaikan program prioritas pemerintah tersebut.
Pernyataan-pernyataan ini menarik. Memberikan harapan, memulihkan kepercayaan publik. Kita bisa membacanya dalam perspektif komunikasi publik.
Saya kira, pernyataan-pernyataan Sudaryono dapat dibaca sebagai upaya membangun kembali trust atau kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat krisis integritas di Badan Gizi Nasional. Dalam komunikasi publik, krisis tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi. Karena itu, yang harus dipulihkan bukan sekadar citra kepala lembaga baru, melainkan keyakinan masyarakat bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap layak dipercaya dan dikelola secara akuntabel.
Kini, setelah sebuah organisasi diterpa krisis, publik akan menunggu tiga hal: pengakuan terhadap masalah, komitmen melakukan perubahan, dan bukti bahwa kesalahan tidak akan terulang. Pernyataan Sudaryono mengenai zero tolerance terhadap korupsi, pungutan liar, maupun praktik “hengky-pengky” merupakan bentuk strategi corrective action, yaitu komunikasi yang menekankan adanya langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola. Yang menarik, ia tidak berhenti pada slogan antikorupsi, tetapi juga langsung menyasar isu yang selama ini menjadi perbincangan publik.
Salah satu pernyataan yang cukup kuat adalah penegasan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam perspektif komunikasi publik, kalimat ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya memutus persepsi adanya konflik kepentingan (conflict of interest). Setelah publik disuguhi berbagai isu mengenai pengelolaan dapur MBG, masyarakat tentu menjadi lebih sensitif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, transparansi sejak hari pertama menjadi modal komunikasi yang penting.
Namun demikian, komunikasi publik tidak boleh berhenti pada level retorika. Kepercayaan adalah hasil dari konsistensi antara kata dan tindakan. Di sini, kepercayaan lahir ketika karakter dan kompetensi berjalan beriringan. Integritas memang penting, tetapi masyarakat juga ingin melihat kemampuan manajerial, efektivitas pengawasan, serta keberhasilan memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang baik.
Sudaryono juga menyampaikan kesiapan menerima kritik dari siapa pun. Ini merupakan sinyal positif menuju komunikasi pemerintahan yang lebih partisipatif. Di mana, komunikasi pemerintah idealnya bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membuka ruang dialog dengan publik. Kritik tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Sikap seperti ini penting karena MBG merupakan program yang menyentuh jutaan keluarga, sekolah, pelaku UMKM, hingga pemerintah daerah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keterbukaan informasi berlangsung secara sistematis, bukan insidental. Badan Gizi Nasional perlu secara rutin menyampaikan perkembangan program, penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, hasil evaluasi, hingga tindak lanjut atas setiap temuan. Transparansi yang dilakukan secara berkala akan mengurangi ruang spekulasi, mempersempit penyebaran informasi yang menyesatkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.
Dari perspektif komunikasi krisis, pengangkatan Sudaryono juga merupakan bentuk repositioning terhadap institusi. Pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan bahwa setelah badai kasus korupsi dan polemik kepemimpinan, Badan Gizi Nasional memasuki fase baru. Namun repositioning hanya akan berhasil apabila diikuti perubahan budaya organisasi. Jika pola lama masih bertahan, maka pergantian pemimpin hanya akan dipandang sebagai pergantian figur tanpa perubahan substansi.
Kini keberhasilan Sudaryono tidak akan diukur dari seberapa sering ia berbicara mengenai integritas, tetapi dari seberapa kuat sistem yang ia bangun untuk mencegah penyimpangan. Komunikasi publik yang efektif bukanlah kemampuan menghasilkan narasi yang meyakinkan, melainkan kemampuan menghadirkan fakta yang membuat publik tidak lagi meragukan narasi tersebut.
Dalam konteks itulah, pemulihan kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional bukan hanya pekerjaan seorang kepala badan, melainkan hasil dari tata kelola yang transparan, akuntabel, responsif, dan konsisten. Bila itu mampu diwujudkan, maka program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana komunikasi publik dapat mengembalikan legitimasi sebuah lembaga setelah diterpa krisis kepercayaan.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment