Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo menyatakan pihaknya siap mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling Jawa Tengah. Menurut Yogo, safari politik itu bertujuan memastikan Jawa Tengah menjadi ‘kandang gajah’. Begitu, ucapan yang dilansir banyak media. Hasilnya, bikin PDIP lumayan marah.
“Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai ‘kandang gajah’,” kata Yogo seperti dikutip dari detikJateng,Senin (6/7/2026).
Politikus PDIP Guntur Romli meminta PSI tidak sombong dan menilai partai berlambang gajah itu belum memiliki kekuatan politik yang layak untuk mengklaim basis suara PDIP
Ia menilai klaim PSI soal Jawa Tengah sebagai ‘kandang gajah’ tidak lebih dari bentuk kesombongan. Ia bahkan menyebut rencana safari politik Jokowi menunjukkan PSI masih membutuhkan figur mantan presiden tersebut.
“PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian,” kata Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).
Guntur juga mengungkit hasil Pemilu 2024. Menurutnya, PSI belum memiliki modal politik untuk berbicara soal merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah.
“PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong,” tambahnya.
Satu hal yang menarik, persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar soal Jawa Tengah atau persaingan PSI dengan PDIP. Ini adalah pertarungan narasi. Dalam komunikasi politik modern, perebutan persepsi sering kali lebih penting daripada perebutan wilayah.
Istilah “kandang banteng” selama puluhan tahun telah menjadi simbol identitas politik PDIP. Ia bukan hanya menggambarkan dominasi elektoral, tetapi juga menjadi bagian dari memori kolektif publik. Ketika PSI mengganti istilah itu menjadi “kandang gajah”, yang diserang bukan sekadar basis suara, melainkan simbol yang selama ini melekat pada lawan politiknya.
Dari perspektif komunikasi publik, pernyataan Antonius Yogo dapat dibaca sebagai strategi agenda setting. Kalimat itu sengaja dirancang agar menjadi berita. Dan memang berhasil. Hampir semua media mengutip frasa “kandang gajah”, sementara publik ramai memperdebatkannya di media sosial. Dalam ukuran komunikasi, sebuah pesan dianggap efektif ketika berhasil menguasai percakapan publik.
Namun, menjadi viral tidak selalu identik dengan memenangkan opini publik. Di sinilah tantangan PSI. Komunikasi yang provokatif memang mampu menarik perhatian (attention), tetapi perhatian hanyalah tahap pertama. Tahap berikutnya adalah membangun kredibilitas (credibility) dan keyakinan publik (belief). Ketika klaim besar tidak disertai fakta politik yang sepadan, lawan akan mudah mengubahnya menjadi bumerang.
Respons Guntur Romli juga memperlihatkan pola komunikasi yang menarik. Ia tidak meladeni klaim PSI dengan data elektoral Jawa Tengah semata, melainkan menyerang legitimasi komunikatornya. Ia mengingatkan bahwa PSI gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024, masih bergantung pada figur Jokowi, hingga mengaitkannya dengan isu yang sedang menerpa internal PSI. Ini adalah teknik reframing; menggeser fokus publik dari slogan “kandang gajah” menjadi pertanyaan tentang kapasitas PSI sendiri.
Dalam komunikasi publik, menyerang kredibilitas pembawa pesan sering kali lebih efektif daripada membantah isi pesannya. Sebab publik lebih mudah mempercayai atau menolak pesan berdasarkan siapa yang berbicara daripada apa yang diucapkan.
Di sisi lain, nama Jokowi tetap menjadi pusat gravitasi komunikasi politik. Menariknya, hampir semua pihak justru berbicara tentang Jokowi, bukan tentang PSI. Ini menunjukkan bahwa figur Jokowi masih memiliki daya tarik pemberitaan yang tinggi. Namun kondisi tersebut juga menyimpan paradoks. Semakin dominan Jokowi dalam narasi PSI, semakin kuat pula kesan bahwa partai tersebut belum sepenuhnya memiliki identitas politik yang berdiri sendiri.
Szelanjutnya, publik akan menilai bukan dari siapa yang paling keras mengklaim Jawa Tengah, tetapi siapa yang mampu membuktikannya melalui kerja politik, konsolidasi organisasi, dan hasil pemilu berikutnya. Komunikasi publik memang dapat menciptakan momentum, tetapi hanya kinerja politik yang mampu mengubah momentum menjadi kepercayaan.
Karena itu, polemik “kandang gajah” memberi pelajaran penting bahwa dalam politik modern, kata-kata bukan sekadar rangkaian kalimat. Ia adalah instrumen untuk membangun citra, menguji psikologi lawan, sekaligus mengukur respons publik. Persoalannya, komunikasi yang efektif bukan hanya soal menciptakan kegaduhan, melainkan juga memastikan bahwa kegaduhan tersebut berujung pada peningkatan legitimasi, bukan sekadar menjadi sensasi sesaat.
(Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id)
Comment